my story: Analisis Tingkat Kesejahteraan Di Provinsi Jawa Dan Di Luar Jawa

Nama : Pidia Citra

Kelas : 1EB24

NPM :26213856

Universitas Gunadarma

ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DI PROVINSI JAWA DAN DI LUAR JAWA

1. DKI Jakarta dengan Aceh

1.1 DKI Jakarta

A. Tingkat kemiskinan

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2012 - Maret 2013 – September 2013

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen),jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkandibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang(3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.

Gambar 1.

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

di DKI Jakarta, 2003-2013 (Maret) dan September 2013

B. Tingkat Penganguran

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Angka Pengangguran

Selama periode Februari 2012 - Februari 2013, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 10,72 persen menjadi 9,94 persen, atau turun sebesar 0,78 poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan dari 9,34 persen menjadi 8,46 persen, sementara TPT perempuan mengalami penurunan dari 12,86 persen menjadi 12,27 persen.

Secara absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang dari 566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari 2013. Selama periode Februari 2012 – Februari 2013, penganggur laki-laki mengalami penurunan 32,20 ribu orang, sementara penganggur perempuan mengalami penurunan sebesar 21,14 ribu orang.

C. Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp 1.415.312. Selain itu laju inflasi yang relatif rendah selama tahun 2011 juga turut menjaga daya beli masyarakat Jakarta. Dari sisi distribusi pendapatan, ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta masih termasuk kategori ketimpangan rendah. Namun demikian selama tiga tahun terakhir Gini Rasio di DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan untuk semakin timpang. Pada tahun 2010 gini rasio sebesar 0,381 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,397. Hal ini didukung dengan kriteria ketimpangan bank dunia. Yang me nunjukkan penduduk berpendapatan rendah mengalami tren penurunan. Bila pada tahun 2010 persentase pen- dapatan yang dinikmati kelompok ini sebesar 18,25 persen, pada tahun 2011 persentasenya turun menjadi 16,96 persen, dan pada tahun 2012 kembali turun menjadi 15,67 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin bertambah (kriteria Bank dunia, jika lebih dari 17% termasuk ketimpangan rendah)

1.2 Aceh

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh, September 2012-

September 2013

Persentase penduduk miskin Provinsi Aceh pada bulan September 2013 sebesar 17,72 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2012 yaitu 18,58 persen, berarti persentase penduduk miskin turun 0,86 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,92 persen dan daerah perdesaan meningkat sebesar 0,83 persen.

_B._{Tingkat Pengangguran}

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada triwulan ketiga tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 2,034 juta orang, bertambah sekitar 55 ribu orang dibanding Agustus 2012 sebesar 1,978 juta orang. Penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 1,825 juta orang, bertambah sekitar 26 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 1,799 juta orang. Penganggur pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sekitar 29 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2012 sebesar 179 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 10,30 persen, lebih tinggi 1,21 persen dari TPT bulan Agustus 2012 sebesar 9,10 persen.

C. Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang

1. Ketimpangan Pembangunan

Daerah Aceh dengan status keistimewaan dan kekhususannya, memiliki sumber daya alam dan finansial untuk dapat mengelola pembangunan secara lebih baik, merata dan berkeadilan. Namun ketersedian potensi yang cukup memadai tersebut belum mampu menciptakan keseimbangan pembangunan untuk daerah kabupaten dan kota di Aceh. Ketidakseimbangan pembangunan terindikasi dari ketimpangan pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Aceh, selama periode 2005-2010 terus mengalami peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010.

Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Walaupun ketimpangan tersebut masih dalam katagori rendah, namun kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh terus memburuk mengingat nilai ketimpangan setiap tahunnya terus meningkat (kecuali tahun 2010)

2. DIY dengan Bali

2.1 DIY

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2011-2012

Bila dilihat dalam tabel pada tahun 2011 persentase penduduk miskin pada Provinsi DIY mencapai 16,14 persen, penurunan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 15,88 persen tidak beda jauh dengan tahun 2011.

B. Tingkat Pengangguran

1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Febuari 2012-Agustus 2012-Febuari 2013

Bila dilihat menurut tingkat pendidikan, pada Februari 2013 TPT yang tertinggi lulusan Universitas sebesar 12,29persen, dan terendah dengan pendidikan SLTP sebesar 0,54 persen. Pada Februari 2013 TPT berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin TPT tertinggi laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 11,94 persen dan 12,60 persen mempunyai pendidikan Universitas. TPT laki-laki terendah 2,61 persen dengan pendidikan SLTA, sedangkan TPT perempuan terendah 1,45 persen pada tingkat SD. Kondisi yang menarik perhatian lebih lanjut adalah penganggur dengan pendidikan Universitas sebanyak 12,99 persen berarti bahwa dari 100 penganggur sekitar 13 berpendidikan terakhir Universitas

C. Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang

1. Ketimpangan Di Bidang Pendidikan Dasar

Jika ketersediaan dan partisipasi pendidikan dasar tinggi, dapat dipastikan tingkat melek huruf usia produkti (15--‐44 tahun) juga tinggi. Namun masih ada ketimpangan antara laki--‐laki dan perempuan. Angka melek huruf untuk usia di atas 45 tahun cukup rendah. Hal Ini disebabkan oleh Banyak lanjut usia yang sudah tidak mungkin lagi dituntut untuk belajar baca tulis.

2.2 Bali

A. Tingkat Kemiskinan

Bila dilihat dalam tabel dibawah terlihat bahwa persentase penduduk miskin pada perkotaan mencapai level tertinggi yaitu 6.40 persen yaitu pada tahun 2006 dan level terendahnya pada tahun 2013 mencapai 3.90persen , dan pada perdesaan tingkat tertinggi penduduk miskin pada level tertinggi mencapai 8.51 pada tahun 2005 dan untul level terendahnya terjadi pada tahun 2011 yaitu 4.65, dan jika digabungkan perotaan dengan perdesaan persentase penduduk miskin mencapai 7.08 di tahun 2006 dan persentase terendahnya terjadi pada tahun 2013 sebesar 4.20

B. Tingkat Pengangguran

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa Pada tahun 2012, jumlah angkatan kerja tercatat 2.316.003 juta orang. Angkatan kerja laki-laki naik yaitu sebanyak 1.263.627 ribu orang, sedangkan angkatan kerja perempuan mengalami penurunan sebanyak 1.052.406 ribu orang. Secara absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebesar 47.325 ribu orang . Selama periode 2012, penganggur laki-laki mengalami kenaikan 26.260 ribu orang, sementara penganggur perempuan mengalami penurunan sebesar 21.065 ribu orang.

C. Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang

1. Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal seperti SDM (Sumber Daya Manusia) juga disebabkan dari faktor eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah

3. Jawa Timur dengan Jambi

3.1 Jawa Timur

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2012- September 2013

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur, September 2012 sebesar 4.960,54 ribu orang (13,08 persen). Dan Maret 2013 sebesar 4.771,26 ribu orang (12,55 persen). Sedangkan September 2013 sebesar 4.865,82 ribu orang (12,73 persen). Berarti jumlah penduduk miskin dari September 2012 ke September 2013 mengalami penurunan 0,35 poin persen, tetapi dari Maret 2013 ke September 2013 mengalami kenaikan sebesar 94,56 ribu orang atau naik 0,18 poin persen. Selama periode Maret 2013-September 2013 penduduk miskin didaerah: perkotaan bertambah 0,33 poin persen, perdesaan bertambah 0,08 poin persen

B. Tingkat Pengangguran

Dari Tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa pengangguran terbanyak dalam kabupaten/kota ditempati pada kota malang , pada tahun 2008 terjadi penggangguran pada level tertinggi yaitu sebesar 1.319.456. kemudian dilevel terendahnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 1.255.967. Dan pada kabupaten/kota yang jumlah penganggurannya memiliki level terendah terdapat pada kota pacitan dimana level tertingginya hanya mencapai 378.866 pada tahun 2008 dan level terendahnya sebesar 292.225 di tahun 2011

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2007/2011(persen)

C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang

1. Keimpangan Pembangunan

Di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi juga tidak lepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda. Ada beberapa wilayah kota yang tingkat perkembangan PDRBnya relatif cukup tinggi, dan ada beberapa wilayah di kabupaten yang memiliki tingkat perkembangan PDRBnya cukup rendah. Jika keadaan tidak stabil ini masih terus berlanjut, maka tingkat ketimpangannya akan semakin jauh dan pemerataan pembangunan tidak akan merata keseluruh wilayah Provinsi Jawa Timur

3.2 Jambi

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Juli 2010 – September 2011

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada bulan Juli 2010 kalau di lihat dari Kabupaten/Kota penduduk miskin terbanyak dialami oleh kota Jambi yaitu sebesar 52.563 dengan keseluruhan 291.825. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2013 Kota yang paling banyak penduduk miskinnya terdapat pada kota jambi yaitu sebesar 50.841 dengan keseluruhan mencapai 302.231 berarti jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan.

Tabel Karakteristik Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Juli 2010 dan Susenas September 2011 (Gabungan)

B. Tingkat Pengangguran

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2007 – Agustus 2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahuN, kita lihat dalam tabel di bawah ini bahwa pada tahun 2007 agustus provinsi jambi mengalami persentase maksimal yaitu 5,89, sedangkan pada agustus 2012 persentase tingkat pengangguran terbukanya hanya 3,22 persen , persentase penurunan ini berkisar sebesar2,67 persen.

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota, 2007-2012

C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang

1. Ketimpangan Pendapatan

Perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta kondisi infrastruktur antar wilayah menyebabkan terjadinya kesenjangan (disparitas) pembangunan. Salah satu alat untuk menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi adalah Indeks Williamson atau Coefficient of Variation Williamson (CVw). Nilai Indeks Williamson berada antara 0 dan 1.

Hasil penghitungan koefisien varians tertimbang Williamson untuk Provinsi Jambi selama periode 2004 sampai 2007 menunjukkan kecendrungan menurun. Nilai CVw pada tahun 2004 mencapai 0,505 dan turun drastis menjadi 0,398 pada tahun 2005 ; dan 0,358 pada tahun 2007. Besaran Indeks yang mendekati 0 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Jambi semakin rendah

4. Riau dengan Bengkulu

4.1 Riau

A. Tingkat Kemiskinan

1. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI RIAU, SEPTEMBER 2012- SEPTEMBER 2013

Jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan September 2013 sebesar 522,53 ribu atau 8,42 persen dari jumlah penduduk Riau. Jumlah ini mengalami sedikit kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31 ribu atau 8,05 persen dari jumlah penduduk Riau.

Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di daerah perdesaan September 2013 mencapai 359,82 ribu penduduk, naik sebesar 34,92 ribu penduduk atau sekitar 3,52 persen jika dibandingkan dengan September 2012 yaitu 324,90 ribu penduduk. Sedangkan Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di daerah perkotaan September 2013 sebesar 162,71 ribu jiwa, turun sebesar 6,3 ribu jiwa atau sebesar 4,03 persen jika dibandingkan dengan September 2012 yaitu 135,41 ribu jiwa, lihat Tabel 1.

B. Tingkat Pengangguran

1. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja , dan Angka Pengangguran

Situasi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2013 menunjukkan arah yang kurang baik, karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen, yang berarti naik jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012 yang mencapai 4,30 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau pada Agustus 2013 sebanyak 2.481.361 orang, dengan rincian sebanyak 941.463 orang bekerjadi daerah perkotaan dan sebanyak 1.539.898 orang bekerja di pedesaan. Sedangkan jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 144.487, dengan demikian tingkat penggangguran terbuka (TPT) Provinsi Riau mencapai sebesar 5,50 persen, yangberarti naik jika dibandingkan dengan TPT di tahun 2012 yang hanya sebesar 4,30 persen.

C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang

1. Ketimpangan Pembangunan

Sumatera merupakan pulau keenam terbesar di dunia yang memilikin wilayah yang luas dan terdapat perbedaan karakteristik di antaranya adalah perbedaan sumber daya yang tidak merata antar daerah. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan memicu ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di Sumatera, Alat analisis yang digunakan adalah tipologi klassen (tipology daerah) dan analisis indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa propinsi kepulauan Riau memililki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,71 pertahun ,Hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa Riau memiliki nilai ketimpangan paling tinggi dari provinsi lainnya.

4.2 Bengkulu

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2013

Persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada bulan September 2013 di perdesaan sebesar 17,97 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada perkotaan yaitu 17.29 persen, berarti persentase penduduk miskin naik 0,68 persen. Dan indeks kedalaman dan keparahan terjadi pada perkotaan yaitu 3.30 persen dibandingkan perdesaan sebesar 3.11 persen

B. Tingkat Pengangguran

Selama periode Febuari 2010 – Agustus 2012, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 35.677 ribu menjadi 31.128 ribu, atau turun sebesar 4.539 ribu.

C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang

Provinsi Bengkulu, jika dilihat dari tingkat pendapatan per kapitanya mengindikasikan tingkat pembangunan yang belum merata (timpang). Hal itu terlihat dari perbedaan tingkat pendapatan per kapita yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Perbedaan tingkat pendapatan per kapita akan mengakibatkan terjadinya perbedaan tingkat pembangunan di Provinsi Bengkulu. Perbedaaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan regional antar daerah. Dimana, Kota Bengkulu memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu 5,41 pertahun. Sedangkan Kabupaten Kaur memiliki pertumbuhan rata-rata terendah yaitu sebesar 4,33 pertahun, perbedaan inilah yang menyebabkan ketimpangan regional antar daerah.

5. NTB dengan Gorontalo

5.1 NTB

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2003-2012

Persentase penduduk miskin pada tabel dibawah dapat kita lihat bahwa penduduk miskin terbanyak terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 27.17 persen atau 1.156.144 ribu. Dibandingkan tahun 2012 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 18.63 atau 852.640 ribu. Hal ini dapat kita rinci bahwa setiap tahunnya persentase penduduk miskin pada Provinsi NTB ini mengalami Fluktuasi atau naik turunnya persentase.

B. Tingkat Pengangguran

Jika di lihat dalam tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikannya dalam kota NTB didapati pada SLTA yaitu berkisar 11,44 persen tingkat pengangguran terbukanya, sedangkan pada Diploma & PT tidak beda jauh dgn slta yaitu sebesar 10,12 persen saja.

C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang

Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih banyak ketimpangan yang dihadapi. Seperti ketimpangan di bidang ketenaga kerjaan , untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional.

5.2 Gorontalo

A. Tingkat Kemiskinan

1. Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2000 – Tahun 2012

Persentase penduduk miskin pada tabel dibawah dapat kita lihat bahwa persentase paling tinggi di dapat pada tahun 2001 yaitu 32,13 persen atau 257.688.00 ribu penduduk miskin, sedangkan persentase terendah didapat pada tahun 2012 yaitu sebesar 17.33 persen atau 186.270,00 ribu penduduk miskin pada Provinsi Gorontalo.

B. Tingkat Pengangguran

1. Perkembangan Pengangguran 15 tahun ke atas Februari 2011 – Februari 2012

Jumlah penganggur pada Februari 2012 sebesar 22.639 orang, bertambah 2.822 orang dari keadaan Agustus 2011 sebesar 19.817 orang, atau bertambah 1.519 dari keadaan Februari 2011 sebesar 21.120 orang.

C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang

Dari analisis Indeks Williamson menunjukan bahwa kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berkembang relative tidak merata baik dalam pendapatan dan jumlah penduduknya .penyebab ketidakmerataan ini sangat berkaitan potensi dan kemampuan masing-masing daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesuai dengan rumus Indeks Williamson akan menghasilakn perhitungan tingkat ketimpangan pendapatn jika angka indeks lebih besar dari pada 1 (satu) dapat dilihat lebih jelas bahwa diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo yang menujukkan besarnya tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota yakni Kabupaten Gorontalo pada tahun 2006 sebesar 1,2988

Kesimpulan Keseluruhan :

Jika diamati secara keseluruhan dari data yang telah saya amati, Provinsi yang menjadi konsentrasi penduduk miskin di Indonesia adalah Provinsi NTB . Setengah dari seluruh penduduk miskin di Provinsi NTB bermukim di daerah ini. Kita dapat lihat dalam tabel tingkat kemiskinan bahwa pada tahun 2006 di provinsi ntb ini penduduk miskin mencapai 27,17 persen , persentase yg cukup tinggi, sedangkan tahun 2012 mencapai 18,63 persen . Tingginya angka penduduk miskin di provinsi itu, disamping karena jumlah penduduknya relatif besar, juga karena garis kemiskinan yang digunakan di Provinsi ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Jika diamati lebih lanjut dalam perspektif kota-desa, tampak jelas bahwa wilayah perdesaan merupakan tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin, kita dapat lihat pada Provinsi Bengkulu , pada september penduduk miskin di perdesaan yaitu mencapai 17,97% pada tahun 2013. Artinya, 7 dari 8 penduduk miskin bermukim di perdesaan. Persentase kemiskinan perkotaan juga relatif besar, yaitu mencapai 17,29% dari total penduduk perkotaan. Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan juga relatif berjalan lambat dibandingkan dengan di perkotaan. Akibatnya, proporsi penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin membesar dari tahun ke tahun.

Upaya Penanggulangan :

Pemerintah harus terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi tetap berada dikisaran 7% s/d 8% per tahun. Dengan laju pertumbuhan ekonomi seperti itu, diharapkan kesempatan kerja bisa ditingkatkan dan angka pengangguran bisa ditekan, sehingga pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan. Bersamaan dengan upaya tersebut, tingkat kenaikan harga (inflasi), terutama untuk barang-barang konsumsi rumah tangga penduduk miskin, perlu terus dikendalikan. Ini penting, bukan hanya untuk mempertahankan “daya beli” masyarakat miskin, tetapi juga untuk menjaga posisi “nilai tukar” penduduk miskin atas barang-barang konsumsi.

Program-program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas penduduk miskin harus terus diupayakan dan ditingkatkan intensitas dan jangkauannya. Bersamaan dengan itu, upaya menurunkan “beban pengeluaran” penduduk miskin tetap harus dilanjutkan, misalnya melalui pemberian bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, subsidi beras, bantuan perumahan, bantuan langsung tunai, dan berbagai bentuk transfer payment lainnya.

Pada aspek fokus penanganan, program penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan ke wilayah-wilayah perdesaan, yang selama ini menjadi tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin. Perbaikan infrastruktur dasar perdesaan (seperti jalan desa, irigasi, air bersih, listrik, dll.), peningkatan aksessibilitas terhadap sumberdaya, peningkatan layanan dasar, pemberian skim kredit mikro, pemenuhan hak-hak dasar, dan sebagainya, merupakan sejumlah program yang layak direkomendasikan di masa depan. Program semacam ini, di banyak tempat, terbukti efektif mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Sumber :

http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2013_05_06_16_04_08.pdf

http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2014_01_08_15_14_18.pdf

http://aceh.bps.go.id/?r=site/download&file=BRS%20Kemiskinan%20September%202013.pdf

http://aceh.bps.go.id/?r=site/download&file=BRS%20Naker%20Agustus%202013.pdf

http://aceh.bps.go.id/publikasi/profil_penduduk/files/search/searchtext.xml

http://yogyakarta.bps.go.id/flipbook/2013/Statistik%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%202013/HTML/files/assets/basic-html/page98.html

http://yogyakarta.bps.go.id/flipbook/2013/Statistik%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%202013/HTML/files/assets/basic-html/page41.html

http://yogyakarta.bps.go.id/flipbook/2013/Statistik%20Ketenagakerjaan%20Daerah%20Istimewa%20Yogyakarta%202012-2013/HTML/files/assets/basic-html/page33.html

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=615001&od=15&id=15

http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=605001&od=5&id=5

http://jatim.bps.go.id/index.php?hal=rujukan4