Nama : Pidia Citra
Kelas : 1EB24
NPM :26213856
Universitas Gunadarma
ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN DI
PROVINSI JAWA DAN DI LUAR JAWA
1.
DKI Jakarta
dengan Aceh
1.1 DKI Jakarta
A.
Tingkat kemiskinan
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
September 2012 - Maret 2013 – September 2013
Jumlah
penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu
orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau
3,55 persen),jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat
0,17 poin. Sedangkandibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk
miskin sebesar 366,77 ribu orang(3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat
8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.
Gambar 1.
Perkembangan
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di DKI Jakarta,
2003-2013 (Maret) dan September 2013
B.
Tingkat
Penganguran
1.
Angkatan Kerja, Penduduk
yang Bekerja dan Angka Pengangguran
Selama
periode Februari 2012 - Februari 2013, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT)
mengalami penurunan dari 10,72 persen menjadi 9,94 persen, atau turun sebesar 0,78
poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan dari 9,34 persen
menjadi 8,46 persen, sementara TPT perempuan mengalami penurunan dari 12,86
persen menjadi 12,27 persen.
Secara
absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebesar 53,34 ribu orang dari
566,51 ribu orang pada Februari 2012 menjadi 513,17 ribu orang pada Februari
2013. Selama periode Februari 2012 – Februari 2013, penganggur laki-laki
mengalami penurunan 32,20 ribu orang, sementara penganggur perempuan mengalami
penurunan sebesar 21,14 ribu orang.
C.
Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang
1.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Rata-rata
pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp 1.415.312.
Selain itu laju inflasi yang relatif rendah selama tahun 2011 juga turut
menjaga daya beli masyarakat Jakarta. Dari sisi distribusi pendapatan,
ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta masih termasuk kategori ketimpangan
rendah. Namun demikian selama tiga tahun terakhir Gini Rasio di DKI Jakarta menunjukkan
kecenderungan untuk semakin timpang. Pada tahun 2010 gini rasio sebesar 0,381
dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,397. Hal ini didukung dengan kriteria
ketimpangan bank dunia. Yang me nunjukkan penduduk berpendapatan rendah
mengalami tren penurunan. Bila pada tahun 2010 persentase pen- dapatan yang
dinikmati kelompok ini sebesar 18,25 persen, pada tahun 2011 persentasenya
turun menjadi 16,96 persen, dan pada tahun 2012 kembali turun menjadi 15,67
persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin bertambah
(kriteria Bank dunia, jika lebih dari 17% termasuk ketimpangan rendah)
1.2 Aceh
A.
Tingkat Kemiskinan
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di
Provinsi Aceh, September 2012-
September
2013
Persentase
penduduk miskin Provinsi Aceh pada bulan September 2013 sebesar 17,72 persen.
Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2012 yaitu
18,58 persen, berarti persentase penduduk miskin turun 0,86 persen. Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 0,92 persen dan daerah perdesaan
meningkat sebesar 0,83 persen.
B.
Tingkat Pengangguran
1.
Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja
dan Pengangguran
Keadaan
ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada triwulan ketiga tahun 2013 menunjukkan adanya
peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada
Agustus 2013 mencapai 2,034 juta orang, bertambah sekitar 55 ribu orang
dibanding Agustus 2012 sebesar 1,978 juta orang. Penduduk yang bekerja di
Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 1,825 juta orang, bertambah sekitar 26
ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebesar 1,799 juta
orang. Penganggur pada Agustus 2013 mengalami peningkatan sekitar 29 ribu orang
dibandingkan keadaan Agustus 2012 sebesar 179 ribu orang. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2013 mencapai 10,30 persen, lebih
tinggi 1,21 persen dari TPT bulan Agustus 2012 sebesar 9,10 persen.
C.
Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang
1. Ketimpangan
Pembangunan
Daerah Aceh dengan status keistimewaan
dan kekhususannya, memiliki sumber daya alam dan finansial untuk dapat
mengelola pembangunan secara lebih baik, merata dan berkeadilan. Namun
ketersedian potensi yang cukup memadai tersebut belum mampu menciptakan
keseimbangan pembangunan untuk daerah kabupaten dan kota di Aceh.
Ketidakseimbangan pembangunan terindikasi dari ketimpangan pendapatan perkapita
antar kabupaten/kota di Aceh, selama periode 2005-2010 terus mengalami
peningkatan walaupun menurun pada tahun 2010.
Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun
2009 yaitu 0,41, kemudian menurun pada tahun 2010 yaitu 0,40. Walaupun
ketimpangan tersebut masih dalam katagori rendah, namun kondisi ini menunjukkan
bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh terus memburuk mengingat nilai
ketimpangan setiap tahunnya terus meningkat (kecuali tahun 2010)
2.
DIY
dengan Bali
2.1 DIY
A. Tingkat
Kemiskinan
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2011-2012
Bila
dilihat dalam tabel pada tahun 2011 persentase penduduk miskin pada Provinsi
DIY mencapai 16,14 persen, penurunan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar
15,88 persen tidak beda jauh dengan tahun 2011.
B. Tingkat
Pengangguran
1.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) Febuari 2012-Agustus 2012-Febuari 2013
Bila dilihat
menurut tingkat pendidikan, pada Februari 2013 TPT yang tertinggi lulusan
Universitas sebesar 12,29persen, dan terendah dengan pendidikan SLTP sebesar
0,54 persen. Pada Februari 2013 TPT berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis
kelamin TPT tertinggi laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 11,94
persen dan 12,60 persen mempunyai pendidikan Universitas. TPT laki-laki
terendah 2,61 persen dengan pendidikan SLTA, sedangkan TPT perempuan terendah
1,45 persen pada tingkat SD. Kondisi yang menarik perhatian lebih lanjut adalah
penganggur dengan pendidikan Universitas sebanyak 12,99 persen berarti bahwa
dari 100 penganggur sekitar 13 berpendidikan terakhir Universitas
C.
Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang
1.
Ketimpangan Di Bidang Pendidikan Dasar
Jika
ketersediaan dan partisipasi pendidikan dasar tinggi, dapat dipastikan tingkat
melek huruf usia produkti (15--‐44 tahun) juga tinggi. Namun masih ada
ketimpangan antara laki--‐laki dan perempuan. Angka melek huruf untuk usia di
atas 45 tahun cukup rendah. Hal Ini disebabkan oleh Banyak lanjut usia yang
sudah tidak mungkin lagi dituntut untuk belajar baca tulis.
2.2 Bali
A. Tingkat
Kemiskinan
Bila
dilihat dalam tabel dibawah terlihat bahwa persentase penduduk miskin pada
perkotaan mencapai level tertinggi yaitu 6.40 persen yaitu pada tahun 2006 dan
level terendahnya pada tahun 2013 mencapai 3.90persen , dan pada perdesaan
tingkat tertinggi penduduk miskin pada level tertinggi mencapai 8.51 pada tahun 2005 dan untul level
terendahnya terjadi pada tahun 2011 yaitu 4.65, dan jika digabungkan perotaan
dengan perdesaan persentase penduduk miskin mencapai 7.08 di tahun 2006 dan
persentase terendahnya terjadi pada tahun 2013 sebesar 4.20
B.
Tingkat
Pengangguran
Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa Pada
tahun 2012, jumlah angkatan kerja tercatat 2.316.003 juta orang. Angkatan kerja
laki-laki naik yaitu sebanyak 1.263.627 ribu orang, sedangkan angkatan kerja
perempuan mengalami penurunan sebanyak 1.052.406 ribu orang. Secara absolut,
jumlah penganggur mengalami penurunan sebesar 47.325 ribu orang . Selama
periode 2012, penganggur laki-laki mengalami kenaikan 26.260 ribu orang,
sementara penganggur perempuan mengalami penurunan sebesar 21.065 ribu orang.
C.
Tingkat Ketimpangan Diberbagai Bidang
1.
Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota
Di Provinsi Bali
Perbedaan
tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah
serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah. Hal
inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan
antar daerah. Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari
faktor internal seperti SDM (Sumber Daya Manusia) juga disebabkan dari faktor
eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah
3.
Jawa Timur
dengan Jambi
3.1 Jawa Timur
A.
Tingkat Kemiskinan
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan September
2012- September 2013
Jumlah
penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Timur, September 2012
sebesar 4.960,54 ribu orang (13,08 persen). Dan Maret 2013 sebesar 4.771,26
ribu orang (12,55 persen). Sedangkan September 2013 sebesar 4.865,82 ribu orang
(12,73 persen). Berarti jumlah penduduk miskin dari September 2012 ke September
2013 mengalami penurunan 0,35 poin persen, tetapi dari Maret 2013 ke September
2013 mengalami kenaikan sebesar 94,56 ribu orang atau naik 0,18 poin persen. Selama periode
Maret 2013-September 2013 penduduk miskin didaerah: perkotaan bertambah 0,33
poin persen, perdesaan bertambah 0,08 poin persen
B.
Tingkat Pengangguran
Dari Tabel dibawah ini dapat terlihat bahwa
pengangguran terbanyak dalam kabupaten/kota ditempati pada kota malang , pada
tahun 2008 terjadi penggangguran pada level tertinggi yaitu sebesar 1.319.456.
kemudian dilevel terendahnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 1.255.967. Dan pada
kabupaten/kota yang jumlah penganggurannya memiliki level terendah terdapat
pada kota pacitan dimana level tertingginya hanya mencapai 378.866 pada tahun
2008 dan level terendahnya sebesar 292.225 di tahun 2011
Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun
2007/2011(persen)
C.
Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang
1.
Keimpangan Pembangunan
Di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan
provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi juga tidak
lepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada PDRB kabupaten dan
kota Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda. Ada beberapa wilayah kota yang
tingkat perkembangan PDRBnya relatif cukup tinggi, dan ada beberapa wilayah di
kabupaten yang memiliki tingkat perkembangan PDRBnya cukup rendah. Jika keadaan
tidak stabil ini masih terus berlanjut, maka tingkat ketimpangannya akan semakin
jauh dan pemerataan pembangunan tidak akan merata keseluruh wilayah Provinsi
Jawa Timur
3.2 Jambi
A.
Tingkat Kemiskinan
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Juli 2010 –
September 2011
Jumlah
penduduk miskin Provinsi Jambi pada bulan Juli 2010 kalau di lihat dari
Kabupaten/Kota penduduk miskin terbanyak dialami oleh kota Jambi yaitu sebesar 52.563
dengan keseluruhan 291.825. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin
pada September 2013 Kota yang paling banyak penduduk miskinnya terdapat pada
kota jambi yaitu sebesar 50.841 dengan
keseluruhan mencapai 302.231 berarti jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan.
Tabel
Karakteristik Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Juli 2010 dan Susenas
September 2011 (Gabungan)
B.
Tingkat Pengangguran
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Agustus 2007 – Agustus 2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahuN, kita lihat
dalam tabel di bawah ini bahwa pada tahun 2007 agustus provinsi jambi mengalami
persentase maksimal yaitu 5,89, sedangkan pada agustus 2012 persentase tingkat
pengangguran terbukanya hanya 3,22 persen , persentase penurunan ini berkisar
sebesar2,67 persen.
Tabel Tingkat
Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota, 2007-2012
C.
Tingkat
Ketimpangan Di Berbagai Bidang
1.
Ketimpangan Pendapatan
Perbedaan
sumber daya alam, sumber daya manusia serta kondisi infrastruktur antar wilayah
menyebabkan terjadinya kesenjangan (disparitas) pembangunan. Salah satu alat untuk
menganalisis tingkat ketimpangan ekonomi adalah Indeks Williamson atau
Coefficient of Variation Williamson (CVw). Nilai Indeks Williamson berada
antara 0 dan 1.
Hasil
penghitungan koefisien varians tertimbang Williamson untuk Provinsi Jambi
selama periode 2004 sampai 2007 menunjukkan kecendrungan menurun. Nilai CVw
pada tahun 2004 mencapai 0,505 dan turun drastis menjadi 0,398 pada tahun 2005
; dan 0,358 pada tahun 2007. Besaran Indeks yang mendekati 0 menunjukkan bahwa
ketimpangan pendapatan antar daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Jambi semakin
rendah
4. Riau dengan
Bengkulu
4.1 Riau
A.
Tingkat Kemiskinan
1.
PERKEMBANGAN
TINGKAT KEMISKINAN DI RIAU, SEPTEMBER 2012- SEPTEMBER 2013
Jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan
September 2013 sebesar 522,53 ribu atau 8,42 persen dari jumlah penduduk Riau.
Jumlah ini mengalami sedikit kenaikan sebanyak 41,22 ribu jiwa jika
dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang berjumlah 481,31
ribu atau 8,05 persen dari jumlah penduduk Riau.
Jumlah penduduk miskin di Riau yang tinggal di
daerah perdesaan September 2013 mencapai 359,82 ribu penduduk, naik sebesar
34,92 ribu penduduk atau sekitar 3,52 persen jika dibandingkan dengan September
2012 yaitu 324,90 ribu penduduk. Sedangkan Jumlah penduduk miskin di Riau yang
tinggal di daerah perkotaan September 2013 sebesar 162,71 ribu jiwa, turun
sebesar 6,3 ribu jiwa atau sebesar 4,03 persen jika dibandingkan dengan
September 2012 yaitu 135,41 ribu jiwa, lihat Tabel 1.
B.
Tingkat Pengangguran
1.
Angkatan Kerja, Penduduk
yang Bekerja , dan Angka Pengangguran
Situasi ketenagakerjaan di
Provinsi Riau pada Agustus 2013 menunjukkan arah yang kurang baik, karena
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen, yang berarti naik jika
dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012 yang mencapai 4,30
persen.
Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Riau pada Agustus 2013
sebanyak 2.481.361 orang, dengan rincian sebanyak 941.463 orang bekerjadi
daerah perkotaan dan sebanyak 1.539.898 orang bekerja di pedesaan. Sedangkan
jumlah pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 144.487, dengan demikian tingkat
penggangguran terbuka (TPT) Provinsi Riau mencapai sebesar 5,50 persen,
yangberarti naik jika dibandingkan dengan TPT di tahun 2012 yang hanya sebesar
4,30 persen.
C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang
1. Ketimpangan Pembangunan
Sumatera
merupakan pulau keenam terbesar di dunia yang memilikin wilayah yang luas dan
terdapat perbedaan karakteristik di antaranya adalah perbedaan sumber daya yang
tidak merata antar daerah. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan
pertumbuhan ekonomi antar daerah dan memicu ketimpangan pembangunan ekonomi
antar daerah di Sumatera, Alat analisis yang digunakan adalah tipologi klassen
(tipology daerah) dan analisis indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa propinsi kepulauan Riau memililki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi
sebesar 6,71 pertahun ,Hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa
Riau memiliki nilai ketimpangan paling tinggi dari provinsi lainnya.
4.2
Bengkulu
A. Tingkat Kemiskinan
1. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2013
Persentase
penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada bulan September 2013 di perdesaan
sebesar 17,97 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada
perkotaan yaitu 17.29 persen, berarti persentase penduduk miskin naik 0,68
persen. Dan indeks kedalaman dan keparahan terjadi pada perkotaan yaitu 3.30
persen dibandingkan perdesaan sebesar 3.11 persen
B. Tingkat Pengangguran
Selama
periode Febuari 2010 – Agustus 2012, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT)
mengalami penurunan dari 35.677 ribu menjadi 31.128 ribu, atau turun sebesar
4.539 ribu.
C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang
Provinsi
Bengkulu, jika dilihat dari tingkat pendapatan per kapitanya mengindikasikan
tingkat pembangunan yang belum merata (timpang). Hal itu terlihat dari
perbedaan tingkat pendapatan per kapita yang terjadi antar Kabupaten/Kota di
Provinsi Bengkulu. Perbedaan tingkat pendapatan per kapita akan mengakibatkan
terjadinya perbedaan tingkat pembangunan di Provinsi Bengkulu. Perbedaaan
tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar
daerah yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan regional antar daerah.
Dimana, Kota Bengkulu memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu
5,41 pertahun. Sedangkan Kabupaten Kaur memiliki pertumbuhan rata-rata terendah
yaitu sebesar 4,33 pertahun, perbedaan inilah yang menyebabkan ketimpangan
regional antar daerah.
5.
NTB
dengan Gorontalo
5.1 NTB
A.
Tingkat
Kemiskinan
1. Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2003-2012
Persentase
penduduk miskin pada tabel dibawah dapat kita lihat bahwa penduduk miskin
terbanyak terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 27.17 persen atau 1.156.144
ribu. Dibandingkan tahun 2012 persentase penduduk miskin mengalami penurunan
sebesar 18.63 atau 852.640 ribu. Hal ini dapat kita rinci bahwa setiap tahunnya
persentase penduduk miskin pada Provinsi NTB ini mengalami Fluktuasi atau naik
turunnya persentase.
B. Tingkat Pengangguran
Jika di
lihat dalam tabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikannya
dalam kota NTB didapati pada SLTA yaitu berkisar 11,44 persen tingkat
pengangguran terbukanya, sedangkan pada Diploma & PT tidak beda jauh dgn
slta yaitu sebesar 10,12 persen saja.
C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang
Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh
masyarakat, dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh peningkatan ketersediaan
prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan
makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun, disadari pula masih
banyak ketimpangan yang dihadapi. Seperti ketimpangan di bidang ketenaga
kerjaan , untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.
Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Nusa Tenggara Barat ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor
pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian
tradisional.
5.2 Gorontalo
A.
Tingkat
Kemiskinan
1.
Perkembangan
Penduduk Miskin Tahun 2000 – Tahun 2012
Persentase
penduduk miskin pada tabel dibawah dapat kita lihat bahwa persentase paling
tinggi di dapat pada tahun 2001 yaitu 32,13 persen atau 257.688.00 ribu
penduduk miskin, sedangkan persentase terendah didapat pada tahun 2012 yaitu
sebesar 17.33 persen atau 186.270,00 ribu penduduk miskin pada Provinsi
Gorontalo.
B. Tingkat Pengangguran
1. Perkembangan Pengangguran 15 tahun ke atas
Februari 2011 – Februari 2012
Jumlah
penganggur pada Februari 2012 sebesar 22.639 orang, bertambah 2.822 orang dari
keadaan Agustus 2011 sebesar 19.817 orang, atau bertambah 1.519 dari keadaan
Februari 2011 sebesar 21.120 orang.
C. Tingkat Ketimpangan Di Berbagai Bidang
Dari analisis Indeks Williamson menunjukan
bahwa kesenjangan ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo berkembang
relative tidak merata baik dalam pendapatan dan jumlah penduduknya .penyebab
ketidakmerataan ini sangat berkaitan potensi dan kemampuan masing-masing daerah
dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Sesuai
dengan rumus Indeks Williamson akan menghasilakn perhitungan tingkat
ketimpangan pendapatn jika angka indeks lebih besar dari pada 1 (satu) dapat
dilihat lebih jelas bahwa diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi
Gorontalo yang menujukkan besarnya tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota
yakni Kabupaten Gorontalo pada tahun 2006 sebesar 1,2988
Kesimpulan
Keseluruhan :
Jika diamati
secara keseluruhan dari data yang telah saya amati, Provinsi yang menjadi
konsentrasi penduduk miskin di Indonesia adalah Provinsi NTB . Setengah dari
seluruh penduduk miskin di Provinsi NTB bermukim di daerah ini. Kita dapat
lihat dalam tabel tingkat kemiskinan bahwa pada tahun 2006 di provinsi ntb ini penduduk
miskin mencapai 27,17 persen , persentase yg cukup tinggi, sedangkan tahun 2012
mencapai 18,63 persen . Tingginya angka penduduk miskin di provinsi itu,
disamping karena jumlah penduduknya relatif besar, juga karena garis kemiskinan
yang digunakan di Provinsi ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi
lainnya.
Jika diamati
lebih lanjut dalam perspektif kota-desa, tampak jelas bahwa wilayah perdesaan
merupakan tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin, kita dapat lihat pada
Provinsi Bengkulu , pada september penduduk miskin di perdesaan yaitu mencapai 17,97%
pada tahun 2013. Artinya, 7 dari 8 penduduk miskin bermukim di perdesaan.
Persentase kemiskinan perkotaan juga relatif besar, yaitu mencapai 17,29% dari
total penduduk perkotaan. Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan juga
relatif berjalan lambat dibandingkan dengan di perkotaan. Akibatnya, proporsi
penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin membesar dari tahun ke tahun.
Upaya
Penanggulangan :
Pemerintah harus terus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi tetap berada
dikisaran 7% s/d 8% per tahun. Dengan laju pertumbuhan ekonomi seperti itu,
diharapkan kesempatan kerja bisa ditingkatkan dan angka pengangguran bisa
ditekan, sehingga pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan. Bersamaan
dengan upaya tersebut, tingkat kenaikan harga (inflasi), terutama untuk
barang-barang konsumsi rumah tangga penduduk miskin, perlu terus dikendalikan.
Ini penting, bukan hanya untuk mempertahankan “daya beli” masyarakat miskin,
tetapi juga untuk menjaga posisi “nilai tukar” penduduk miskin atas
barang-barang konsumsi.
Program-program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas
penduduk miskin harus terus diupayakan dan ditingkatkan intensitas dan
jangkauannya. Bersamaan dengan itu, upaya menurunkan “beban pengeluaran”
penduduk miskin tetap harus dilanjutkan, misalnya melalui pemberian
bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, subsidi beras, bantuan perumahan,
bantuan langsung tunai, dan berbagai bentuk transfer payment lainnya.
Pada aspek fokus penanganan, program penanggulangan kemiskinan perlu
diarahkan ke wilayah-wilayah perdesaan, yang selama ini menjadi tempat bermukim
sebagian besar penduduk miskin. Perbaikan infrastruktur dasar perdesaan (seperti
jalan desa, irigasi, air bersih, listrik, dll.), peningkatan aksessibilitas
terhadap sumberdaya, peningkatan layanan dasar, pemberian skim kredit mikro,
pemenuhan hak-hak dasar, dan sebagainya, merupakan sejumlah program yang layak
direkomendasikan di masa depan. Program semacam ini, di banyak tempat, terbukti
efektif mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Sumber :
