Nama : Pidia Citra
Kelas : 1EB24
NPM : 26213856
Jurusan : Akuntansi
Kondisi Perekonomian Indonesia Pada Tahap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Pada pemerintahan SBY dan JK tahun 2004 – 2008 dan
pemerintahan SBY dan BUDIONO. Pada tahun 2004 s/d 2008 pemerintahan SBY dan JK
relatif lebih baik dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK
selama 5 tahun sebesar 6,4 % yang mendekati target sebesar 6,6 %.
Pada periode SBY-BOEDIONO, pemerintah
khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu : BI rate ,Nilai tukar ,
Operasi moneter, Kebijakan makro prudensial untuk pengelolaan
likuiditas dan makro prudensial lalu lintas modal.
Target-target perekonomian
pemerintahan ini sesungguhnya dapat dilihat dalam rumusan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. pemerintahan
SBY-JK merupakan pemerintahan pertama dalam sejarah Indonesia kontemporer yang
memulai pelaksanaan RPJMN.
Pada tahun
2005 s/d 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,6%, 5,5% dan 6,3% angka ini
tentu tidak sesuai dengan target (RPJMN) yang seharusnya untuk tahun 2005
(5,5%), 2006 (6,1%) dan 2007 (6,7%) jika pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan
SBY-JK mencapai 6,6 % per tahun maka pada tahun 2008 -2009 harus diupayakan
minimal rata-rata 7,8% para ekonom bersepakat apabila pertumbuhan ekonomi
diatas 6% saja dapat dijadikan barometer Indonesia sudah mampu melihat the
light at the end of dark tunnel, keluar dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan.
Pemerintahan SBY-JK jika
dibandingkan dengan pemerintahan Soeharto pada kinerja 32 tahun Soeharto
mencapai sekitar 7% kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka
9,9%.
Namun sekarang kondisi
perekonomian SBY lebih baik stelah krisis moneter namun pada periode masa
jabatan presiden SBY yang ke 2 ini banyak menemui masalah – masalah dalam
bidang perekonomian . Di tahun 2010 Indonesia
mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 % di banding tahun 2009.
Semua sektor mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor
pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5 %. Pertumbuhan ekonomi tahun
2010 sebesar 6,1 % sebagian bersumber pada komponen ekspor, yakni 6,4 %.
Kemudian komponen konsumsi rumah tangga 2,7 % , pembentukan modal tetap bruto
2,0 % , dan perubahan inventori 0,4 %. Dan
di awal tahuN 2011 kita patut bernapas lega karena menurut data dar BPS, nilai
Indeks Tendensi Konsumen ( ITK ) di Jabodetabek pada triwulan I – 2011 di
perkirakan sebesar 106, 49 , artinya kondisi ekonomi konsumen di
perkirakan membaik. Tingkat optimisme konsumen di perkirakan akan lebih tinggi
di bandingkan triwulan IV – 2010 ( nilai ITK sebesar 101,09 )
Namun dengan demikian pemerintahan
SBY diharapkan bisa memberikan keadilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa
terkecuali agar Indonesia bisa menjadi Negara yang maju dan bisa
mensejahterakan bangsa Indonesia.
Pasangan
SBY-Boediono mengklaim pemerintahannya bukanlah termasuk dalam pemerintahan yang berciri khaskan perekonomian Neoliberal melainkan pemerintahan
yang berciri khaskan menjalan kebijakan ekonomi Jalan Tengah. SBY berucapkan bahwa
pemerintahannya masih menerapkan intervensi dan subsidi, termasuk
program BLT dan PNPM Mandiri.
Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhyono juga mengajak para pimpinan daerah menetapkan
sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Presiden dalam
pembukaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrembangnas) yang dihadiri seluruh pimpinan
daerah, di Bidakara, Jakarta, beberapa saat lalu (Kamis, 28/4). Musrembangnas
tahun ini bertema "Percepatan dan
Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat".
SBY mengatakan, harapan rakyat akan
terjadinya perubahan sangat tinggi. Karena itu, begitu banyak yang harus dicapai
oleh para kepala daerah. Di samping semua tahu persoalan itu tak ringan tapi
selalu ada peluang, ada opportunity yang tak boleh kita sia-siakan.
Presiden juga meminta para kepala
daerah untuk mengintegrasikan Masterplan
Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah
disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan
baik jangka panjang maupun jangka menengah.
Dan ada pun Perencanaan Pembangunan
Berkelanjutan 2015-2019 yang disusun oleh Presiden.
Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprioritas pada “memenuhi
kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.
Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lingkungan dengan
tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan salah satu mandat hasil
pertemuan the United Nations Conference on Sustainable Development
(UNCSD) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada Juni 2012.
Indonesia,
yang diwakili oleh Kemlu bersama dengan Kementrian PPN/Bappenas, bersama
dengan negara anggota PBB lainnya menjadi salah satu negara yang berbagi
30 kursi dalam Open Working Group on Sustainable Development Goals
(OWG on SDGs) untuk mendiskusikan 20 kelompok isu, untuk menjadi masukan (hasil
bottom up) dalam penyusunan Agenda Pembangunan Global Paska
2015.
Tahun
2014 adalah tahun terakhir KIB II; dan
tahun bagi Pemerintah saat ini untuk menyiapkan rancangan teknokratik
Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019; RPJMN Tahap ke III dalam kurun
RPJPN 2005-2025. Untuk itu ini menjadi salah satu proses yang penting di dalam
menyempurnakan rumusan pembangunan berkelanjutan, baik untuk RPJMN 2015-2019 di
tingkat nasional maupun proses penyusunan SDGs di tingkat global.
Pemerintah
juga menargetkan 140 juta peserta pada tahap awal Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan beroperasi, 1 Januari 2014 nanti.
Pemerintah juga mengubah paradigma kesehatan, dari sekadar berobat gratis
menjadi sehat secara gratis. Terhitung mulai 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan
sudah mulai beroperasi, berdasarkan roadmap yang ada. Secara bertahap sekitar
140 juta peserta pada tahap awal.
Rinciannya adalah,
kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 86,4 juta jiwa,
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 11 juta jiwa, 16 juta peserta Asuransi
Kesehatan (Askes), 7 juta peserta Jamsostek, dan 1,2 juta peserta dari unsur
TNI/Polri. "Insya Allah, pada tahap kedua, paling lambat 1 Januari 2019,
seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan," Presiden
menyampaikan.
Presiden SBY
menjelaskan, pembangunan Ekonomi pada sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting
dalam agenda pembagunan nasional. Masyarakat di seluruh
pelosok tanah air mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
Pemerintah terus memperbaiki dan meyempurnakan pengelolaan jaminan kesehatan
untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh manfaat dari
jaminan pemeliharaan dan perlindungan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut
ditetapkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial
Nasional, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang Undang Nomor 24 Th. 2011
tentang BPJS. Ini berarti secara bertahap lima jenis jaminan sosial dapat
dinikmati rakyat. Kelima jenis jaminan sosial tersebut adalah jaminan kesehatan,
kecelakan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
Tidak hanya memperiotaskan sektor Kesehatan sebagai Pembangunan Ekonomi tetapi telah kita ketahui juga bahwa pada masa
pemerintahan SBY setidaknya telah banyak yang presiden lakukan untuk indonesia ,
contoh positif yang diambil yaitu melalui
percepatan perubahan APBN tahun 2013 tak sia-sia. Hal ini
telah membuahkan hasil, yaitu tersedianya ruang fiskal yang lebih baik dalam
RAPBN tahun 2014. Ruang fiskal ini kemudian dialokasikan kepada sektor-sektor
infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan. Dengan kualitas
belanja yang lebih produktif ini, maka peran RAPBN tahun 2014 sebagai salah
satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan,
menjadi lebih optimal. Dengan postur
RAPBN tahun 2014 seperti ini, Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik,
untuk menghadapi tekanan-tekanan yang mungkin muncul.
Dengan anggaran tahun 2014 yang cukup membaik, hasil-hasil pembangun ekonomi-pun sudah
terlihat seperti pemerintah telah
meningkatkan kapasitas jalan lintas
Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, dan Papua sepanjang 3.854,3 km. pemerintah juga telah melalukan
preservasi jembatan sepanjang 329,9 km.
Anggaran juga disediakan bagi pembangunan infrastruktur irigasi dan
waduk, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih; penyelesaian pembangunan prasarana
pengendalian banjir, antara lain di daerah aliran sungai Bengawan Solo
dan Kanal Banjir Timur; serta pembangunan rumah susun beserta
infra-struktur pendukungnya.
Semoga Artikel ini
bermanfaat bagi yang telah membacanya…
Sumber :
